MAJENE – Aktivis antikorupsi Sulawesi Barat, Irfan, mendesak aparat penegak hukum memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene terkait temuan BPK dalam kegiatan swakelola tahun anggaran 2025.
Desakan itu muncul setelah BPK mencatat pembayaran atas pekerjaan yang menurut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan senilai Rp241.688.679 serta kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai volume sebesar Rp3.015.421.518,40.
Irfan meminta temuan tersebut tidak berhenti pada pengembalian uang ke kas daerah. Ia mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat, dan Kejaksaan Negeri Majene menelusuri proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Jangan jadikan audit BPK sebagai tameng. Pengembalian kerugian negara tidak otomatis menutup kemungkinan adanya proses hukum. Ini perlu diperiksa secara resmi. Ada uang cair Rp241 juta, tetapi menurut temuan BPK pekerjaannya tidak dilaksanakan,” kata Irfan, Senin, 8 September 2026.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, BPK merekomendasikan pemrosesan kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan yang menurut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan senilai Rp241.688.679 sesuai ketentuan serta penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.
BPK juga mencatat kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang menurut hasil pemeriksaan tidak sesuai volume senilai Rp3.015.421.518,40. Jika dijumlahkan, nilai kedua kelompok temuan tersebut mencapai sekitar Rp3,26 miliar.
Angka tersebut merupakan hasil pemeriksaan BPK dan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan pidana pihak tertentu.
Irfan meminta aparat mencocokkan dokumen pembayaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
“Angka ini harus ditelusuri secara detail. APH perlu memastikan kesesuaian antara dokumen, volume pekerjaan, kondisi fisik, dan pembayaran yang telah dilakukan,” ujarnya.
Irfan menilai Kepala Dinas PUPR Majene perlu dimintai keterangan karena berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut.
Pemeriksaan itu, kata dia, diperlukan untuk mengetahui kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, pencairan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.
“Aparat penegak hukum mestinya sudah mengambil langkah. Turun dan periksa Kadis PUPR Kabupaten Majene selaku PA. Audit secara detail semua pekerjaan yang menjadi temuan BPK. Jangan hanya berhenti di pengembalian uang,” katanya.
Permintaan pemeriksaan tersebut merupakan desakan Irfan dan belum menunjukkan bahwa Kepala Dinas PUPR Majene telah terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana.
Selain mencatat persoalan pembayaran, BPK juga melaporkan kelemahan pengendalian dalam pengelolaan kegiatan pada DPUPR Majene. Kelemahan itu antara lain berkaitan dengan pemisahan fungsi otorisasi dan mekanisme pembayaran non-tunai yang menurut laporan pemeriksaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Irfan meminta APH menelusuri apakah kelemahan tersebut berpengaruh terhadap proses pencairan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
Ia mendorong pemeriksaan terhadap seluruh dokumen terkait, termasuk kontrak atau perikatan, bukti pencairan, laporan volume pekerjaan, dokumen pertanggungjawaban, serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Menurut Irfan, pemeriksaan diperlukan untuk mengklarifikasi temuan BPK dan menentukan apakah persoalan tersebut masuk dalam ranah administratif, menimbulkan kerugian daerah, atau mengandung unsur pidana.
Hingga berita ini ditulis, pihak Dinas PUPR Kabupaten Majene belum memberikan keterangan mengenai temuan BPK dan desakan pemeriksaan tersebut.
