POLEWALI MANDAR — Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, bersama Komisi II DPRD Polman menemui PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (23/7/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Polman dan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persoalan distribusi dan ketersediaan BBM.
Rombongan DPRD Polman diterima Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba.
Dalam pertemuan itu, Fahry Fadly menegaskan bahwa persoalan antrean BBM merupakan masalah yang harus segera mendapat perhatian serius.
Menurutnya, DPRD tidak ingin masyarakat terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami datang untuk membawa aspirasi masyarakat Polewali Mandar. Antrean panjang di SPBU sudah menjadi keluhan yang terus kami terima. Karena itu, kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Pertamina sekaligus mencari solusi agar persoalan ini dapat segera diatasi,” ujarnya.
Fahry mengatakan, DPRD Polewali Mandar ingin memastikan bahwa distribusi BBM ke seluruh SPBU di wilayah Polman berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga meminta evaluasi terhadap pola distribusi dan pengawasan agar tidak terjadi hambatan yang menyebabkan antrean berkepanjangan.
Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD turut membahas berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang, mulai dari distribusi, kuota BBM, hingga mekanisme penyaluran ke SPBU. DPRD berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat.
Menurut Fahry, persoalan ini tidak cukup hanya dengan saling menyalahkan, tetapi membutuhkan langkah konkret dari semua pihak, baik Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, maupun aparat terkait agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
DPRD Polman mendorong Pertamina melakukan evaluasi terhadap distribusi dan pasokan BBM, termasuk kemungkinan penambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengatur jam operasional SPBU melalui surat edaran. Fahry menyebut kebijakan serupa telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
“Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur jam operasional SPBU, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Pasangkayu,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, ia meminta penertiban dilakukan secara bijak. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi, seperti nelayan dan petani, tetap dapat memperoleh BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penyaluran BBM tetap harus mengacu pada ketentuan Pertamina. Masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi tetap dapat dilayani sesuai aturan,” jelasnya.
Selain persoalan BBM, DPRD Polman juga menyoroti distribusi LPG bersubsidi.
Fahry mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi agar tidak menggunakan LPG tabung 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Saya kira terkait LPG, ini dibutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya warga yang berpenghasilan menengah ke atas, untuk tidak menggunakan tabung melon,” ujarnya.
Pertamina kemudian memberikan penjelasan terkait mekanisme distribusi BBM di wilayah Sulawesi, termasuk Kabupaten Polewali Mandar. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan DPRD akan dilakukan untuk mengevaluasi berbagai kendala di lapangan.
DPRD Polman berharap hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar antrean panjang di SPBU berkurang dan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah.
