POLEWALI MANDAR – Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Fahry Fadly, berharap 10 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Bupati Polman menjadi problem solver di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Menurutnya, para pejabat tersebut harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan 10 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, diruang Pola Kantor Bupati, Jumat (3/7/2026).
Ketua DPRD Fahry mengatakan, Bupati Polman telah menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
“Tadi Bupati sudah menyampaikan dengan jelas bahwa 10 pejabat yang baru dilantik harus memiliki komitmen bersama untuk bekerja maksimal. Bahkan Sekda juga menyampaikan target penyelesaian berbagai persoalan dalam waktu enam bulan. Mudah-mudahan target itu bisa tercapai,” katanya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu memaksimalkan kinerja di OPD masing-masing. Menurutnya, persoalan yang dihadapi pemerintah daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, tetapi juga seluruh perangkat daerah.
“Persoalan di sepuluh OPD maupun di luar itu menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah daerah, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh perangkat daerah agar bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pelantikan 10 pejabat tersebut dan berharap DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat terus memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Saya mengapresiasi pelantikan ini. Harapan kami sebagai pimpinan DPRD bersama seluruh anggota DPRD, kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar,” ucapnya.
Menanggapi pesan Bupati yang mengingatkan agar pejabat tidak bermental ABS (Asal Bapak Senang), Ketua DPRD menegaskan bahwa ukuran utama seorang pejabat adalah kinerja, bukan kedekatan dengan pimpinan.
“Yang diukur itu adalah kinerja, bukan persoalan kedekatan. Pejabat harus mampu menyelesaikan persoalan yang ada di OPD masing-masing,” tegasnya.
Ia juga meyakini seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka oleh panitia seleksi (Pansel), sehingga kapasitas dan kompetensi mereka telah teruji.
“Mereka sudah melalui proses seleksi dan memahami persoalan di OPD masing-masing. Sekarang tinggal membuktikan kemampuan itu melalui kerja nyata. Jadilah problem solver di OPD masing-masing agar masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” pungkasnya.
