POLEWALI MANDAR — Polemik penyaluran bantuan pangan di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Ketua DPRD Polman meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Sosial turun langsung ke lapangan untuk memastikan polemik pengalihan bantuan benar-benar sesuai aturan dan data penerima manfaat.
Permintaan tersebut muncul setelah viralnya keluhan warga yang mengaku namanya masih tercantum sebagai penerima bantuan, namun bantuan pangan justru tidak diterima dan diduga dialihkan kepada pihak lain.
Menurut Ketua DPRD Polman, verifikasi lapangan penting dilakukan agar pemerintah daerah mengetahui apakah warga yang dipersoalkan memang sudah tidak masuk kategori penerima manfaat atau justru masih layak menerima bantuan sesuai data kemiskinan nasional.
“Terkait persoalan yang viral itu, saya kira Dinas PMD dan Dinas Sosial perlu turun langsung ke desa untuk memastikan apakah penerima manfaat yang dipersoalkan memang tidak lagi masuk kategori desil 1, desil 2, atau desil 3, atau justru masih layak menerima bantuan,” ujarnya.
Ia menilai, jika warga yang masih memenuhi syarat penerima bantuan justru tidak memperoleh haknya, maka hal tersebut merupakan kekeliruan dalam proses penyaluran bantuan di tingkat desa.
“Kalau ternyata masih layak menerima bantuan tetapi tidak diberikan, saya kira kepala desa keliru. Karena bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan,” katanya.
Selain meminta verifikasi, Ketua DPRD Polman juga meminta kedua OPD terkait bersikap tegas jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyaluran bantuan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau memang masih ada praktik memilih penerima bantuan atau bantuan diberikan kepada orang yang tidak layak, tentu harus ada evaluasi. Buat apa ada data kemiskinan kalau penyalurannya tidak sesuai sasaran,” tegasnya.
Polemik bantuan pangan Desa Rea sebelumnya mencuat setelah sejumlah warga memprotes pengalihan bantuan meski nama mereka masih tercatat dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
