POLEWALI MANDAR — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, DPRD Polewali Mandar menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ, Ilham, mengatakan pembahasan dilakukan bertahap dengan melibatkan sektor teknis, Baperida, hingga bagian pemerintahan guna menguji kesesuaian antara laporan administratif dan kondisi faktual di lapangan.
“Sejak awal kita verifikasi dari sisi regulasi, lalu review teknis, hingga melihat capaian berbasis data. Setelah itu, kita konfirmasi langsung ke OPD apakah laporan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Ilham saat dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).
Dari hasil pembahasan, Pansus menemukan kecenderungan OPD masih lebih fokus pada penggunaan anggaran dibandingkan pencapaian output dan outcome program.
“Kita menekankan tiga hal: target, anggaran, dan kesesuaiannya dengan kondisi riil. Namun, yang sering terjadi justru pembahasan lebih dominan pada anggaran, bukan hasil akhirnya,” jelasnya.
Ilham juga menyoroti penetapan target yang dinilai belum optimal. Sejumlah OPD disebut cenderung menyesuaikan target dengan keterbatasan anggaran, sehingga capaian terlihat tinggi secara persentase, tetapi belum mencerminkan dampak nyata di lapangan.
Pansus turut mencermati fenomena pada indikator makro daerah. Angka kemiskinan dan pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan, disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, pertumbuhan ekonomi justru cenderung stagnan.
“Secara logika, ketika kemiskinan dan pengangguran turun serta IPM meningkat, seharusnya pertumbuhan ekonomi ikut terdorong. Tetapi yang terjadi belum sepenuhnya demikian,” kata Ilham.
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antar program lintas OPD yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Ilham menilai, salah satu penyebab utama adalah masih kuatnya ego sektoral antar OPD, sehingga program belum terintegrasi secara utuh.
Ia mencontohkan sektor perikanan, di mana produksi ikan melimpah, tetapi belum didukung pengolahan dan pemasaran yang memadai.
“Kalau hanya fokus pada produksi tanpa pengolahan dan pemasaran, nilai tambahnya tidak maksimal. Seharusnya ada keterhubungan antar OPD,” ujarnya.
Hal serupa juga terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Menurut Ilham, masih ada OPD yang membatasi peran hanya pada pelatihan tanpa keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Ini yang perlu disinkronkan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada koordinasi yang jelas,” tegasnya.
Pansus LKPJ DPRD Polman akan merumuskan berbagai temuan tersebut menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah, terutama terkait penguatan integrasi program lintas sektor.
“Kita dorong adanya pemetaan peran OPD secara jelas, sehingga program dari hulu ke hilir bisa terhubung. Tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” pungkas Ilham.
