POLEWALI MANDAR – Ketua Komisi III DPRD Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menilai pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) belum menjadi prioritas mendesak. Karena itu, anggaran yang direncanakan pada 2027 diusulkan untuk dialihkan ke sektor infrastruktur jalan.
Sarinah menegaskan, rancangan rencana kerja (Renja) setiap OPD tahun anggaran 2027, menjadi bahan evaluasi setiap program agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan RPJMD.
Ia menilai persoalan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman dan terpencil masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.
“Kami berharap perencanaan untuk Kabupaten Polman sesuai hasil Musrenbang dan lebih pro kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Sejumlah ruas jalan di Kecamatan Tutar dan Bulo, kata dia, masih membutuhkan penanganan serius karena menjadi akses vital masyarakat. Termasuk pembangunan jalan di tiga desa di Tutar yang telah diusulkan mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat karena kebutuhan pembiayaan yang besar.
Sementara di Kecamatan Bulo Desa Lenggo, pembangunan infrastruktur masih terkendala persoalan kawasan yang belum tuntas.
“Ini menyangkut masyarakat yang betul-betul masih sangat membutuhkan infrastruktur. Kami berharap persoalan kawasan tersebut bisa diselesaikan dengan baik,” kata Sarinah.
Legislator Nasdem itu menyoroti anggaran pembangunan MPP yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp3,1 miliar pada 2026. Program tersebut hingga kini belum berjalan karena masih terkendala mekanisme pelaksanaan.
Ia menegaskan, meski MPP bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbatasan fiskal daerah membuat prioritas harus diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap anggaran MPP dievaluasi kembali. Jika memungkinkan, dialihkan untuk infrastruktur karena masih banyak jalan yang membutuhkan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan jalan di wilayah terpencil akan berdampak langsung pada peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sarinah menjelaskan, seluruh usulan OPD masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polman.
