POLEWALI MANDAR — Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, perjuangkan percepatan pembangunan jalan di kawasan tertinggal melalui inovasi Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK POLMAN).
Program ini dipaparkan dalam forum nasional KPPD Kemendagri sebagai langkah strategis untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, pusat ekonomi, dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pegunungan seperti Tubbi Taramanu (Tutar).
Dalam forum tersebut, Bupati memaparkan Rencana Aksi Kepala Daerah sekaligus menyampaikan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tubbi Taramanu.
Ia menjelaskan, Wilayah ini memiliki kondisi geografis pegunungan dan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas yang berdampak pada mobilitas masyarakat.
Di hadapan kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia serta pejabat dan widyaiswara BPSDM Kemendagri, Samsul Mahmud menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan hanya soal infrastruktur fisik.
Dalam paparannya, jalan merupakan urat nadi pembangunan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan pendidikan, kesehatan, pusat ekonomi, dan berbagai peluang peningkatan kesejahteraan.
“Melalui GERAK POLMAN, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pelayanan publik yang berkualitas dan akses ekonomi yang lebih baik. Pembangunan jalan bukan hanya membuka akses wilayah, tetapi juga membuka masa depan masyarakat,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, GERAK POLMAN disusun sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029. Program ini mengusung pendekatan berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Pelaksanaannya akan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan jalan di kawasan tertinggal secara berkelanjutan.
Melalui forum KPPD, Pemkab Polman juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tertinggal melalui berbagai skema pendanaan, termasuk APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan provinsi, dan sumber pembiayaan lainnya.
Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal masih besar, sementara kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut.
Selain pembangunan fisik, GERAK POLMAN juga mengadopsi sejumlah praktik terbaik dari pelaksanaan KPPD, seperti penguatan tata kelola pembangunan, pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk menentukan prioritas pembangunan, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data.
Keikutsertaan Bupati Polewali Mandar dalam KPPD menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Melalui forum ini, Pemkab Polman berharap perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan di kawasan tertinggal semakin kuat.
Pemkab Polman berharap gagasan GERAK POLMAN memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi lintas pemerintahan guna mempercepat pembangunan kawasan tertinggal.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas akses pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan menuju Polewali Mandar yang Sehat, Cerdas, dan Maju.
