DELIKSULBAR.COM, POLMAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memetakan sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi PAD di Kecamatan Wonomulyo, Sabtu (17/10/2026).
Pemetaan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tiga sektor utama, yakni pengelolaan pasar, penataan parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga sektor ini dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Polman.
Sekretaris Bapenda Polman, Andi Mulya, mengatakan Wonomulyo dipilih sebagai lokasi identifikasi karena memiliki potensi PAD yang besar dibandingkan kecamatan lainnya di Polman.
Menurutnya, FGD tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kendala pengelolaan pendapatan daerah sekaligus merumuskan strategi peningkatan penerimaan yang lebih optimal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan potensi kebocoran penerimaan, terutama dalam mekanisme pemungutan retribusi pasar. Dalam diskusi, muncul informasi mengenai pemungutan retribusi yang tidak seluruhnya disertai karcis serta status petugas pemungut yang masih perlu diperjelas.
Meski demikian, persoalan tersebut masih memerlukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Sebagai salah satu upaya perbaikan, digitalisasi sistem penerimaan daerah turut dipertimbangkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan meminimalkan potensi kebocoran PAD.
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, mengatakan FGD tersebut bertujuan menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan sekaligus mencari solusi untuk memperbaiki pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia meminta pengelola pasar, perwakilan pedagang, pemerintah kecamatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menyampaikan kondisi riil di lapangan agar dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Pasar Wonomulyo, Arif, menyampaikan keluhan pedagang terkait kondisi fasilitas pasar yang dinilai belum memadai. Sejumlah fasilitas, termasuk jalanan yang becek, masih membutuhkan pembenahan meskipun penarikan retribusi tetap berjalan.
Arif juga menyoroti penghasilan petugas yang mendukung pemungutan PAD di pasar. Ia menyebut penghasilan petugas sekitar Rp500 ribu, yang dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup.
Persoalan lain yang dibahas adalah aktivitas pedagang di luar area pasar, khususnya di Jalan Suparman dan Padi Unggul. Keberadaan pedagang di lokasi tersebut dinilai memengaruhi aktivitas perdagangan di dalam pasar karena sebagian pedagang turut memilih berjualan di luar area resmi.
Ketua Asosiasi Pedagang Wonomulyo, Zulkifli, mengusulkan agar aktivitas pedagang kaki lima di Jalan Suparman dan Padi Unggul pada hari pasar ditata kembali. Ia juga mengusulkan agar kedua lokasi tersebut tidak lagi digunakan sebagai tempat berjualan pada hari pasar.
Bapenda dan Pansus DPRD Polman berencana melanjutkan peninjauan lapangan untuk mendalami persoalan pengelolaan pasar, parkir, dan PBB. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan strategi dan rencana aksi peningkatan PAD yang diharapkan dapat diterapkan pada 2027.
FGD tersebut dihadiri Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, Wakil Ketua DPRD Amiruddin, Wakil Ketua Pansus Agus Pranoto, anggota Pansus DPRD Polman, Kepala Dinas Tarkimhub Andi Afandi, perwakilan Bapenda, Camat Wonomulyo beserta jajaran, Ketua Asosiasi Pedagang Wonomulyo, Kepala Pasar Wonomulyo, Lurah Sidodadi, para kepala desa se-Kecamatan Wonomulyo, serta Bhabinkamtibmas.
