MAKASSAR — Mustari Mula meraih gelar doktor pada Program Doktor Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, setelah mempertahankan disertasinya dalam Ujian Akhir Disertasi, Senin (24/8/2026).
Disertasi berjudul “Adaptasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Barat” itu menawarkan Model AKIK—Adaptasi, Kapasitas Institusional, Implementasi, dan Kompetitif—untuk memperkuat pemerintahan digital dan daya saing Sulawesi Barat (Sulbar).
Model AKIK menempatkan adaptasi aparatur dan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi, implementasi pemerintahan digital sebagai proses, serta peningkatan daya saing daerah sebagai tujuan.
Penelitian tersebut menunjukkan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh besar terhadap daya saing daerah. Hasil analisis SEM-PLS mencatat nilai R² sebesar 0,660 pada konstruk daya saing daerah.
Sementara itu, pengaruh domain manajemen terhadap daya saing daerah memiliki nilai effect size (f²) sebesar 0,687 atau masuk kategori besar.
Temuan itu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola teknologi, data, keamanan, infrastruktur, aplikasi, risiko, dan layanan secara terintegrasi lebih menentukan dibandingkan jumlah aplikasi yang dimiliki.
“Transformasi digital pemerintahan bukan semata-mata persoalan teknologi. Ada dimensi manusia, kelembagaan, implementasi, dan dampaknya terhadap daya saing daerah yang harus dilihat sebagai satu kesatuan,” demikian substansi penelitian tersebut.
Penelitian Mustari juga menemukan adaptasi aparatur berperan penting dalam implementasi pemerintahan digital.
Dengan menggunakan Culture Shock Theory dari Kalervo Oberg, penelitian itu mengkaji empat fase adaptasi, yakni Honeymoon, Crisis, Recovery, dan Adjustment. Fase Adjustment memiliki pengaruh paling kuat terhadap implementasi SPBE.
Temuan tersebut menunjukkan transformasi digital membutuhkan penyesuaian aparatur terhadap teknologi, pola kerja, dan lingkungan pemerintahan baru.
Mustari memadukan Culture Shock Theory, Institutional Capacity, dan Public Value untuk menjelaskan hubungan antara adaptasi aparatur, kapasitas kelembagaan, implementasi pemerintahan digital, dan daya saing daerah.
Menurutnya, pemerintahan digital harus menjadi bagian dari transformasi organisasi dan budaya kerja, bukan sekadar proyek pengadaan aplikasi.
“Pemerintahan digital harus menghasilkan perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja, memberikan pelayanan, dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sebagai tujuan itu sendiri,” ujarnya.
Penelitian tersebut menganalisis implementasi SPBE melalui empat domain, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.
Mustari menyebut transformasi pemerintahan digital tidak cukup dilakukan melalui pengadaan aplikasi dan teknologi. Keberhasilannya juga bergantung pada kualitas aparatur, kelembagaan, tata kelola, manajemen, keamanan, dan layanan publik.
Mustari dibimbing Prof. M. Tahir Kasnawi, sebagai promotor, Muhammad Idris, sebagai ko-promotor I, dan Suryadi Lambali, sebagai ko-promotor II.
Tim penguji antara lain Prof. Phil. Sukri Tamma, dan Prof. Risma Niswaty, sebagai penguji eksternal.
Dengan selesainya Ujian Akhir Disertasi, Mustari menuntaskan pendidikan doktoralnya di Program Doktor Studi Pembangunan Unhas.
Ia berharap Model AKIK dapat dikembangkan untuk mendorong pemerintahan digital yang adaptif, terintegrasi, memiliki kapasitas kelembagaan kuat, dan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.
