POLEWALI MANDAR — Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, menemui massa aksi Semarak Polman yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Kamis (4/6/2026).
Kedatangan Bupati Polman untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa menjadi perhatian massa aksi yang sebelumnya sempat memanas saat berupaya masuk ke area lobi kantor bupati.
Massa aksi Semarak Polman yang terdiri dari sejumlah organisasi Cipayung seperti HMI, GMNI, dan KAMMI menyuarakan berbagai persoalan daerah, mulai dari pengelolaan sampah, sistem drainase, pembangunan infrastruktur jalan, hingga sorotan terhadap praktik rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman.
Aksi mahasiswa di Kantor Bupati Polman tersebut diwarnai pembakaran ban bekas dan orasi yang dilakukan secara bergantian. Situasi sempat memanas ketika massa berupaya merangsek masuk ke area depan lobi kantor bupati untuk bertemu langsung dengan kepala daerah dan menyampaikan tuntutan mereka.
Namun, upaya tersebut dihalangi oleh barisan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi dengan alasan menjalankan prosedur serta menjaga ketertiban sesuai aturan yang berlaku.
Aksi saling dorong antara massa dan personel Satpol PP pun tidak terhindarkan. Massa yang bersikeras masuk terus bergerak hingga mencapai area depan lobi Kantor Bupati Polewali Mandar sambil terus menyuarakan tuntutan mereka.
Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam dari Kecamatan Tutar, Bupati Polman H. Samsul Mahmud tiba di lokasi aksi didampingi Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, serta Kepala Dinas PUPR, Husain Ismail.
Kedatangan Bupati Polman membuat situasi yang sebelumnya memanas kembali kondusif. Orang nomor satu di Polewali Mandar itu memilih menemui langsung massa aksi dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Polman menerima langsung tuntutan mahasiswa sekaligus mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka.
“Kami atas nama pemerintah daerah akan mendengarkan dan menerima aspirasi adik-adik mahasiswa dan tentu akan menindaklanjuti setiap tuntutan teman-teman mahasiswa melalui masing-masing OPD terkait,” ujar Samsul Mahmud.
Terkait berbagai persoalan yang disorot mahasiswa, Samsul Mahmud meminta mahasiswa bersabar, khususnya terkait persoalan sampah, drainase, dan pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas, namun pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Dan tahun ini kami terus melakukan komunikasi di pusat dan beberapa program sudah masuk tahun ini untuk perbaikan jalan di wilayah Tutar,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan di sejumlah wilayah Polman masih menghadapi kendala status kawasan hutan lindung. Karena itu, Pemkab Polman terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan sejumlah kabupaten lain di Sulbar untuk melakukan audiensi dengan kementerian terkait.
Dalam manifesto yang dibacakan, massa aksi Semarak Polman menilai masih terdapat kesenjangan antara janji politik pemerintah dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Mahasiswa menyoroti persoalan sampah yang dinilai belum tertangani optimal, keterbatasan akses air bersih, banjir tahunan akibat lemahnya tata ruang dan sistem drainase, lambannya pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo, hingga praktik rangkap jabatan dalam birokrasi.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar segera menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, menjamin pemerataan akses air bersih, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta melakukan evaluasi terhadap tata kelola birokrasi dan kebijakan pembangunan daerah.
