BeritaSosial Budaya

Janda 3 Anak di Polman Tak Tersentuh Bansos, Anggota DPRD Sulbar Kritik Akurasi DTSEN

×

Janda 3 Anak di Polman Tak Tersentuh Bansos, Anggota DPRD Sulbar Kritik Akurasi DTSEN

Sebarkan artikel ini
Kondisi rumah sederhana milik ibu Erminengsih di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, ya g dihuni bersama tiga anaknya dengan keterbatasan fasilitas dan ruang.

POLMAN, DelikSulbar.com — Kondisi memprihatinkan masih dialami sebagian masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Salah satunya dialami Ibu Erminengsih, seorang janda dengan tiga orang anak yang hidup dalam keterbatasan di Dusun Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali.

Ibu Erminengsih tinggal di rumah sederhana berbahan kayu dengan kondisi seadanya. Dari dalam rumah tersebut, terlihat ruang sempit yang digunakan bersama untuk beristirahat, dengan dinding papan yang mulai renggang serta perabotan yang sangat terbatas.

Anak-anaknya tampak duduk di papan beralas tikar tipis, menggambarkan kondisi kehidupan yang jauh dari kata layak.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menggantungkan hidup dari hasil mengumpulkan kelapa jatuh milik tetangga, dengan penghasilan yang tidak menentu.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, yang bersama rombongan mengunjungi langsung kediaman Ibu Erminengsih.

Dalam kunjungan itu, mereka melihat secara langsung kondisi tempat tinggal keluarga tersebut yang sangat memprihatinkan, sekaligus berbincang dengan anak-anak yang hidup dalam keterbatasan.

Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian, Irfan juga mengajak Ibu Erminengsih bersama ketiga anaknya berbelanja kebutuhan pokok di salah satu minimarket.

Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Irfan Pahri Putra mengajak Ibu Erminengsih dan anak-anaknya berbelanja kebutuhan pokok di Minimarket sebegai bentuk kepedulian terhadap warga kurang mampu di Polewali Mandar, Sabtu (18/4/2026).

Dalam momen tersebut, terlihat anak-anak dengan polos memilih kebutuhan sederhana, sementara sang ibu mendampingi dengan raut wajah haru.

Selain bantuan langsung, Irfan juga berupaya mencarikan solusi jangka panjang dengan mendorong agar Ibu Erminengsih dapat bekerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Matakali, guna membantu meningkatkan penghasilan keluarga.

Namun di balik kondisi tersebut, terdapat fakta yang cukup ironis. Ibu Erminengsih diketahui tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan data, ia masuk dalam kategori desil 6 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Menanggapi hal itu, Irfan Pahri Putra menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengkritik sistem pendataan yang dinilai belum akurat.

“Kasus seperti ini tidak boleh terus terjadi. Kita melihat langsung bagaimana kondisi Ibu Erminengsih yang jelas membutuhkan, namun tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan kategori data. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera melakukan pembenahan terhadap data DTSEN agar lebih tepat sasaran.

“Pemerintah harus turun langsung memastikan validitas data. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru terlewatkan karena kesalahan pendataan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Irfan juga telah melakukan koordinasi dengan Kepala Regional MBG Sulawesi Barat serta Koordinator Kecamatan MBG Matakali agar Ibu Erminengsih dapat segera dipekerjakan di salah satu dapur program MBG di wilayah tersebut.

Kisah Ibu Erminengsih menjadi potret nyata bahwa masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan, namun belum sepenuhnya tersentuh program bantuan sosial. Perbaikan sistem pendataan menjadi kunci agar keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *