DelikSulbar.Com, POLMAN — Keributan terjadi di Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.
Satgas BBM Pemkab Polman bersama aparat terkait langsung turun tangan menangani situasi tersebut.
Keributan di SPBN Takatidung diduga dipicu adanya pihak yang bukan nelayan dan tidak memiliki rekomendasi dari dinas yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut memicu protes di lokasi saat proses pengisian BBM berlangsung.
Pengelola SPBN Takatidung, Suharto, mengatakan pihaknya hanya melayani nelayan yang memiliki rekomendasi dari dinas dan dilengkapi barcode.
“Jatah BBM yang diterima di SPBN setiap pekan 16 ribu liter, 8 ribu solar dan 8 ribu Pertalite. SPBN juga cuma melayani pembelian BBM yang punya rekomendasi dari dinas disertakan dengan barcode-nya,” kata Suharto.
Dia menjelaskan, kuota pengisian BBM juga disesuaikan dengan jenis mesin dan ukuran kapal nelayan. Pengguna solar dengan kapal berukuran lebih besar mendapat jatah hingga 90 liter per hari.
Sementara nelayan yang menggunakan mesin katinting mendapat jatah 10 liter yang diberikan setiap tiga hari.
Ketua Satgas BBM Pemkab Polman, Agusniah Hasan Sulur, mengatakan nelayan yang tidak memiliki rekomendasi dari dinas tidak dapat dilayani untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kalau tidak memiliki rekomendasi dari dinas, tidak bisa dilayani. Sehingga menyikapi persoalan yang terjadi, kami koordinasikan ke pihak Pertamina untuk mendapatkan penambahan pasokan agar semua nelayan dapat terlayani,” kata Agusniah.
Menurut Agusniah, sistem penyaluran BBM juga harus menyesuaikan ketersediaan stok dan proses input data nelayan yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
Sementara itu, Komandan Pos Angkatan Laut (Danposal) Polman, Serka Joko Purnomo, menyebut persoalan di lapangan juga berkaitan dengan jumlah kapal nelayan yang tidak sebanding dengan dokumen rekomendasi yang tersedia.
Dia mencontohkan di wilayah Pambusuang terdapat sekitar 1.000 kapal, sedangkan surat rekomendasi nelayan yang tersedia disebut hanya sekitar 80 surat.
“Yang mau masuk mengisi BBM itu kan tidak memiliki surat keterangan dari dinas sehingga terjadi protes-protes. Apalagi jumlah kebutuhan tidak berbanding lurus dengan stok yang ada,” ujar Joko.
Satgas BBM Pemkab Polman kemudian melakukan pemantauan langsung di SPBN Takatidung untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pemantauan tersebut, Satgas dipimpin Kepala Dinas Perindagkop Polman Agusniah Hasan Sulur bersama Asisten II Pemkab Polman Andi Masri Masdar serta personel Satintelkam Polres Polman.
Pemerintah daerah selanjutnya berkoordinasi dengan Pertamina terkait kemungkinan penambahan pasokan BBM agar kebutuhan nelayan dapat terlayani dan persoalan serupa tidak kembali terjadi.
