POLMAN, DELIK SULBAR – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menekankan pentingnya pembenahan manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Polman, Fahry Fadly, mengatakan peningkatan PAD membutuhkan keseriusan dan konsistensi OPD pengampu pendapatan dalam mengelola setiap potensi yang tersedia.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menetapkan target pendapatan. OPD harus memiliki strategi, motivasi, serta langkah konkret untuk memastikan target tersebut dapat terealisasi.
Fahry mengungkapkan, sejumlah sektor pendapatan daerah mulai menunjukkan peningkatan setelah DPRD mendorong optimalisasi PAD.
Salah satunya pajak listrik yang diproyeksikan mencapai Rp19 miliar hingga mendekati Rp20 miliar pada 2026. Angka tersebut berpotensi melampaui target awal sebesar Rp16 miliar.
Berdasarkan tren data penerimaan dari pihak PLN UID Makassar selama lima tahun terakhir, pendapatan dari sektor pajak listrik menunjukkan peningkatan.
Selain pajak listrik, DPRD Polman juga menyoroti potensi pendapatan dari sektor pengelolaan pasar. Menurut Fahry, persoalan utama selama ini terletak pada manajemen pengelolaan yang belum maksimal.
Karena itu, melalui rekomendasi Panitia Khusus (Pansus), DPRD mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memperbaiki tata kelola pasar, termasuk menerapkan sistem pembayaran retribusi secara digital.
Pembenahan serupa juga didorong pada sektor retribusi parkir. Fahry menilai sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola secara transparan dan profesional.
Ia meminta perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan memaksimalkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir guna meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Target-target pendapatan yang ditetapkan DPRD bersama pemerintah daerah harus realistis. Jika pemerintah daerah serius menangani potensi yang ada, realisasinya bukan tidak mungkin melampaui target yang ditentukan,” ujar Fahry.
Ia menegaskan, konsistensi OPD pengampu PAD menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. OPD tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan target, tetapi harus menunjukkan kemampuan dan keseriusan dalam mencapai realisasi pendapatan.
“OPD harus punya motivasi yang kuat dan target yang jelas. Tetapi cara untuk meraih realisasi pendapatan itu juga harus ditunjukkan. Jangan lagi menggunakan pola-pola lama, hanya menargetkan pendapatan tetapi tidak diikuti kerja maksimal,” tegasnya.
Selain pajak listrik, Fahry menyebut masih banyak sektor yang berpotensi meningkatkan PAD Polman, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta berbagai sumber pajak dan retribusi daerah lainnya.
Ia juga mengajak masyarakat mendukung kebijakan pemerintah daerah bersama DPRD dalam meningkatkan PAD. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi dinilai penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.
Menurutnya, optimalisasi PAD bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat.
Dengan pembenahan manajemen, konsistensi OPD, serta dukungan masyarakat, berbagai potensi pendapatan daerah diharapkan dapat dikelola lebih maksimal untuk meningkatkan penerimaan PAD Polman.














