POLMAN, DELIK SULBAR – PT PLN (Persero) akhirnya angkat bicara terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
PLN mengungkapkan, pemadaman dilakukan akibat pasokan listrik mengalami penurunan hingga 50 persen dari kondisi normal.
Penurunan pasokan tersebut dipicu berkurangnya debit air di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), termasuk PLTA Bakaru dan pembangkit di Poso, yang terdampak kondisi kekeringan.
Persoalan pemadaman listrik ini sebelumnya menuai protes dari kalangan mahasiswa. Belasan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman menggelar demonstrasi di depan Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Polewali, Kecamatan Polewali, Kamis (12/11/2026).
Koordinator aksi, Muhammad Mubarak, mengatakan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Polewali dan Wonomulyo, telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena sebagian aktivitas usaha sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
“Ini kan dampaknya langsung ke masyarakat, khususnya UMKM. Kalau terus-terusan seperti ini, masyarakat yang bakal dirugikan,” katanya dalam orasi.
Selain meminta PLN segera mengatasi persoalan pemadaman, PMII Polman juga mendesak perusahaan listrik negara tersebut memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak serta membuka informasi secara transparan mengenai penyebab dan mekanisme pemadaman.
“Kami mendesak adanya kompensasi dan transparansi akibat dari pemadaman listrik ini,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Manajer ULP PLN Polewali, Ayu Ardini, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir merupakan dampak dari berkurangnya pasokan daya listrik pada sistem kelistrikan Sulawesi.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi normal pasokan daya listrik mencapai sekitar 2.400 megawatt (MW). Namun, akibat penurunan debit air di sejumlah pembangkit, kapasitas pasokan yang tersedia kini berkurang menjadi sekitar 1.200 MW.
“Kendala yang terjadi, pasokan listrik PLN itu sebenarnya totalnya sekitar 2.400 megawatt dalam kondisi normal. Namun, dengan adanya kekeringan di beberapa tempat seperti Poso dan Bakaru, pasokan tenaga listrik dari PLN yang tadinya 2.400 menjadi 1.200 megawatt,” ungkap Ayu.
Sementara itu, kebutuhan listrik masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat (Sulut, Sulsel, dan Sulbar) mencapai sekitar 2.200 MW.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit daya sehingga PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman listrik secara bergilir.
Menurut Ayu, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout.
“Kalau dipaksakan terus menyala, kami khawatir akan terjadi blackout. Karena itu, dilakukan pemadaman bergilir berdasarkan kebutuhan pengaturan beban dari unit pengatur beban, termasuk penjadwalan dan durasi pemadaman,” jelasnya.
Meski demikian, PLN berharap kondisi pasokan listrik segera membaik seiring mulai meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Polewali Mandar.
Ayu mengatakan, bertambahnya debit air di PLTA Bakaru berpotensi meningkatkan kapasitas produksi listrik. Selain itu, PLN juga telah menerima informasi mengenai peningkatan kondisi pasokan dari pembangkit di Poso.
“Kondisi sekarang di wilayah Polewali sudah memasuki musim hujan sehingga debit air di PLTA Bakaru bertambah. Kemarin kami juga mendapat informasi bahwa kondisi pembangkit di Poso sudah meningkat. Mudah-mudahan dengan adanya hujan, pasokan listrik dari PLTA bisa kembali membaik,” ungkapnya.
Selain mengandalkan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air, sistem kelistrikan juga mendapat dukungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Namun, pembangkit tersebut saat ini juga tengah menjalani pemeliharaan.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat masih berharap PLN segera memulihkan pasokan listrik agar pemadaman bergilir tidak terus mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga.
