POLEWALI MANDAR— Nursaid Mustafa menemui langsung massa aksi Semarak Polman yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (5/5/2026).
Dalam dialog bersama mahasiswa, Sekda Polman menanggapi sejumlah isu yang menjadi sorotan, mulai dari persoalan banjir, rangkap jabatan aparatur sipil negara (ASN), hingga ATS atau anak tidak sekolah.
Aksi mahasiswa berlangsung dinamis dan sempat diwarnai ketegangan kecil sebelum akhirnya berlanjut melalui dialog antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Debi, menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu sorotan utama adalah tingginya angka ATS yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Mahasiswa juga menuntut penanganan serius terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agar kasus serupa tidak terus berulang. Selain itu, massa aksi menolak praktik ASN rangkap jabatan yang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, mahasiswa mendesak evaluasi dan audit terhadap proyek yang berkaitan dengan pembangunan plat dekker dan drainase untuk penanganan genangan air di sejumlah titik di Polewali Mandar. Mereka juga meminta transparansi terkait mandatory spending atau alokasi anggaran pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nursaid Mustafa menjelaskan genangan air di sejumlah ruas jalan di Polewali Mandar tidak semata-mata dipengaruhi kondisi drainase permukaan. Menurutnya, perubahan fungsi lahan dari kawasan hijau menjadi permukiman serta aliran air menuju sungai dan laut yang terhambat juga menjadi faktor utama.
Terkait isu rangkap jabatan, ia menyebut saat ini terdapat delapan posisi jabatan yang masih kosong di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Karena itu, untuk sementara beberapa posisi diisi oleh pejabat yang telah memiliki jabatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara mengenai ATS, pemerintah daerah menyatakan persoalan anak tidak sekolah menjadi perhatian serius dan akan terus didorong penanganannya melalui koordinasi lintas sektor.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut. Mereka memastikan akan kembali menyuarakan aspirasi apabila persoalan banjir, rangkap jabatan, hingga ATS tidak segera mendapat tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah.
