Pasangkayu – Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi sorotan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar di Aula Bupati Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat itu menghadirkan anggota MPR RI, H. Jupri Mahmud, sebagai salah satu narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Jupri Mahmud menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berfokus pada serapan anggaran. Menurutnya, dana desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan desa harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini menyangkut kepercayaan publik sekaligus masa depan pembangunan desa,” kata Jupri Mahmud.
Ia mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, penggunaan APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan desa menjadi faktor penting agar pembangunan desa berjalan tepat sasaran.
Jupri menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mendorong lahirnya desa yang mandiri dan berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, kita bisa mendorong desa yang lebih mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju,” ujarnya.
Workshop dana desa di Pasangkayu itu juga menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, yang memaparkan arah kebijakan pengelolaan dana desa di daerah.
Sementara itu, materi teknis disampaikan Taufik Damhuri yang mengulas mekanisme pengelolaan anggaran desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa serta memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaan dana desa semakin berkualitas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
