POLEWALI MANDAR — Kapolres Polewali Mandar (Polman), AKBP Anjar Purwoko, menegaskan komitmen tegas dalam pemberantasan narkoba, termasuk membersihkan internal kepolisian dari praktik menyimpang.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Satuan Reserse Narkoba, Selasa (17/3/2026).
Dalam arahannya, Kapolres secara eksplisit melarang seluruh personel terlibat dalam peredaran gelap narkotika, baik sebagai pengguna, pelindung, maupun perantara.
“Tidak boleh ada anggota yang bermain-main dengan narkoba. Jangan pernah menerima setoran atau menjadi perantara dari bandar maupun pelaku penyalahgunaan. Ini perintah tegas dan tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Selain menekankan integritas, Kapolres juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam setiap proses penegakan hukum. Ia meminta seluruh penyidikan dilakukan sesuai prosedur dengan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
“Laksanakan penyidikan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum. Hindari penyalahgunaan kewenangan, dan utamakan keselamatan saat bertugas,” tambahnya.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Polman, AKP Dr. Irman Setiawan, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menjalankan perintah pimpinan secara konsisten.
Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun jaringan narkoba.
“Kami berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme. Tidak ada anggota yang menerima setoran atau terlibat dalam jaringan narkotika,” tegasnya.
Irman juga memastikan seluruh proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur dengan tetap menjunjung tinggi prinsip HAM.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antarunit serta dengan Jaksa Penuntut Umum guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
“Koordinasi yang solid sangat penting. Di sisi lain, keselamatan personel tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Penegasan ini menjadi langkah konkret Polres Polman dalam memperkuat pengawasan internal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam upaya pemberantasan narkoba.
