AdvertorialKesehatanPolitik

DPRD Polman Terima Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Nakes Desak Pengangkatan Penuh Waktu pada 2027

×

DPRD Polman Terima Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Nakes Desak Pengangkatan Penuh Waktu pada 2027

Sebarkan artikel ini
Puluhan PPPK Paruh Waktu diterima Anggota DPRD Polman diruang Aspirasi DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).

POLMAN, DELIK SULBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menerima aspirasi 1.062 tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga teknis berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Mereka mendesak pemerintah agar pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat direalisasikan mulai awal 2027.

Aspirasi tersebut disampaikan Aliansi Tenaga Kesehatan Polman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Polman di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Polman, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, puluhan tenaga kesehatan menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kepastian status kepegawaian mereka. Mereka meminta agar pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dapat diperjuangkan melalui kebijakan penganggaran tahun 2027.

RDP dibuka oleh anggota Komisi I DPRD Polman, Rahmadi Anwar. Ia mengatakan, DPRD memberikan ruang kepada para tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas persoalan yang dihadapi PPPK Paruh Waktu.

“Hari ini melalui RDP menjadi ruang kita bersama untuk mendiskusikan mengenai nasib PPPK Paruh Waktu agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.

Koordinator Aliansi Tenaga Kesehatan Polman, Supriadi, mengungkapkan bahwa terdapat 1.062 tenaga kesehatan dan tenaga teknis yang memperjuangkan kepastian pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Mereka tersebar di 20 puskesmas serta sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Hajja Andi Depu dan RSUD Pratama Wonomulyo.

“Saat ini ada 1.062 nakes termasuk tenaga teknis. Sehingga ini menjadi desakan kami bahwa di awal 2027 para nakes ini bisa menjadi perhatian untuk bisa penuh waktu,” tegas Supriadi.

Sementara itu, anggota DPRD Polman dari Partai Perindo, Rudi, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan nasib tenaga kesehatan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik.

Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga persoalan kepastian status kepegawaian mereka perlu mendapat perhatian serius.

“Tentu sebagai pemerintah tidak akan tinggal diam melihat teman-teman ini sia-sia di mata regulasi dan kebijakan,” ungkapnya.

Rudi juga memastikan DPRD Polman akan mengawal aspirasi yang disampaikan Aliansi Tenaga Kesehatan hingga ada kejelasan terkait peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Kami DPRD yang pastinya akan tetap mengawal teman-teman tenaga kesehatan agar bisa terangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Polman, Hazbullah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Ia menyebutkan, terdapat dua opsi yang saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI, yakni pengangkatan secara keseluruhan atau dilakukan secara bertahap.

“Dari aspirasi tenaga kesehatan yang paruh waktu, baik itu dari jajaran kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Ini kami masih menunggu regulasi juknis dari BKN supaya jelas terkait pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Di DPR RI ada yang menginginkan pengangkatan 100 persen, ada juga yang bertahap,” ujarnya.

Melalui RDP tersebut, DPRD Polman diharapkan dapat mengawal aspirasi 1.062 PPPK Paruh Waktu agar memperoleh kepastian status kepegawaian. Sementara itu, Aliansi Tenaga Kesehatan berharap pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat direalisasikan pada awal 2027.

Namun, hingga kini realisasi pengangkatan tersebut masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *