POLMAN — DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (22/4/2026), guna menguji dan menyinkronkan data dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Polman ini bertujuan memastikan validitas data LKPJ 2025, khususnya indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Ketua Tim Pansus LKPJ DPRD Polman, Ilham, menyampaikan bahwa pengujian data dilakukan agar dokumen LKPJ tidak disusun secara asal-asalan, melainkan berbasis data yang akurat dan sesuai regulasi.
“Fokus kami adalah memastikan indikator dalam LKPJ 2025 benar dan sesuai, terutama yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).
Adapun indikator yang diuji dalam LKPJ Polman 2025 meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin (PPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), serta gini rasio.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Polman diterima Sekretaris Bapperida Sulawesi Barat, Suhamta, bersama jajaran kepala bidang untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah.
Sebelumnya, Pansus LKPJ DPRD Polman juga telah menggelar rapat bersama tim penyusun LKPJ, Bapperida Kabupaten Polewali Mandar, dan Inspektorat.
Tim penyusun LKPJ dimintai penjelasan terkait kesesuaian dokumen dengan regulasi, sementara Bapperida menguji keselarasan capaian dengan RPJMD dan RKPD. Inspektorat turut memberikan gambaran hasil pengawasan internal sebagai bahan evaluasi.
Melalui langkah ini, DPRD Polman menegaskan komitmennya dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2025.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Provinsi Sulbar, Suhamta menegaskan, pembahasan LKPJ bukan sekadar mengevaluasi laporan, tetapi juga momentum memperkuat kualitas perencanaan ke depan.
“Forum seperti ini penting agar program daerah tetap selaras dengan kebijakan provinsi,” Tuturnya.
