POLMAN, DELIK SULBAR – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman mendatangi Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Polewali untuk menyampaikan tuntutan terkait pemadaman listrik yang dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Mahasiswa PMII menggelar aksi demonstrasi dengan membentangkan umbul-umbul yang bertuliskan “Polman Gelap, PLN Diam” di depan Kantor ULP PLN Polewali, Kecamatan Polewali, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak PLN segera mengatasi persoalan pemadaman bergilir sekaligus memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak.
Koordinator aksi, Muhammad Mubarak, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Polewali dan Wonomulyo, telah mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya sektor ekonomi.
Menurutnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampak pemadaman. Pasalnya, sebagian besar aktivitas usaha masyarakat membutuhkan pasokan listrik untuk menunjang kegiatan operasional.
“Ini kan dampaknya langsung ke masyarakat, khususnya UMKM. Kalau terus-terusan seperti ini, masyarakat yang bakal dirugikan,” kata Muhammad Mubarak dalam orasinya.
PMII Polman menilai PLN perlu bertanggung jawab atas dampak pemadaman yang dirasakan pelanggan. Mahasiswa juga meminta perusahaan listrik negara tersebut memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab, jadwal, serta mekanisme pemadaman bergilir.
“Kami mendesak adanya kompensasi dan transparansi akibat dari pemadaman listrik ini,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Manajer ULP PLN Polewali, Ayu Ardini, menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat berkurangnya pasokan daya listrik menyusul penurunan debit air di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), termasuk PLTA Bakaru dan pembangkit di Poso.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi normal pasokan listrik mencapai sekitar 2.400 megawatt (MW). Namun, akibat kekeringan yang memengaruhi operasional sejumlah pembangkit, pasokan daya turun menjadi sekitar 1.200 MW.
Sementara itu, kebutuhan listrik masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat mencapai sekitar 2.200 MW. Kondisi tersebut menyebabkan defisit daya sehingga PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.
Ayu menjelaskan, pengaturan beban dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan dan menghindari kemungkinan terjadinya pemadaman total atau blackout.
“Kalau dipaksakan terus menyala, kami khawatir akan terjadi blackout. Karena itu, dilakukan pemadaman bergilir berdasarkan kebutuhan pengaturan beban dari unit pengatur beban, termasuk penjadwalan dan durasi pemadaman,” jelasnya.
Meski demikian, PLN berharap pasokan listrik segera membaik seiring meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah. Bertambahnya debit air di PLTA Bakaru diharapkan dapat meningkatkan produksi listrik. PLN juga telah menerima informasi mengenai membaiknya kondisi pembangkit di Poso.
Selain pasokan dari PLTA, sistem kelistrikan juga mendapat dukungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Namun, pembangkit tersebut saat ini juga tengah menjalani pemeliharaan.
Mahasiswa berharap PLN segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan listrik serta memberikan kepastian kepada masyarakat terkait jadwal pemadaman. Mereka juga meminta agar tuntutan kompensasi dan transparansi tidak berhenti sebatas penjelasan, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada pelanggan terdampak.
