MAMUJU, DELIK SULBAR — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menyampaikan aspirasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan pemerataan jaringan internet di wilayah pedalaman kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja di Sulbar.
Aspirasi tersebut disampaikan menyusul masih terbatasnya akses transportasi darat dan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah terpencil, khususnya Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, Kabupaten Mamuju.
Kunjungan Wapres Gibran ke Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap ketertinggalan infrastruktur di kawasan pedalaman.
Di hadapan Wapres, Suhardi Duka mengungkapkan pembangunan jalan menuju Kalumpang masih terkendala keterbatasan anggaran daerah.
Dengan kemampuan fiskal yang dimiliki, pembangunan jalan di wilayah tersebut hanya mampu mencapai sekitar 2 hingga 3 kilometer setiap tahun.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan intervensi anggaran lebih besar agar pembangunan akses jalan menuju wilayah pedalaman dapat dipercepat.
Menurut Suhardi Duka, masyarakat Bonehau dan Kalumpang juga berhak mendapatkan pemerataan pembangunan, terutama akses transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas dan perekonomian warga.
Selain akses jalan, persoalan jaringan telekomunikasi atau blank spot juga menjadi perhatian Pemprov Sulbar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan Kecamatan Bonehau, termasuk Desa Tamalea, masih masuk dalam peta wilayah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Mamuju.
Ia berharap kunjungan Wapres Gibran ke wilayah tersebut dapat menjadi momentum percepatan pemerataan akses komunikasi dan internet di daerah terpencil.
Ridwan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Akselerasi Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Direktur Teknis Telkomsel Pusat di Jakarta.
Dari hasil koordinasi tersebut, Sulbar mendapatkan ruang untuk mengusulkan penanganan wilayah blank spot pada 2027.
Menindaklanjuti hal itu, DiskominfoSS Sulbar mulai berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi dan mengusulkan tiga titik desa prioritas yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara memadai.
Usulan tersebut akan mengutamakan desa dengan jumlah penduduk relatif besar, konsentrasi permukiman yang menyatu, ketersediaan listrik 24 jam, serta akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Sesuai arahan Gubernur, direncanakan akan dilakukan kerja sama Pemprov langsung dengan Telkomsel dalam penyediaan jaringan seluler 4G di desa blank spot dengan kapasitas teknologi yang disesuaikan kondisi lokal area pemasangan. Sebagai tahap awal, akan dilaksanakan pilot project di beberapa titik yang diupayakan dapat terealisasi pada Tahun 2027,” terang Ridwan.
Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperluas jangkauan jaringan seluler 4G di wilayah pedalaman Sulbar.
Dengan demikian, masyarakat di daerah terpencil tidak hanya mendapatkan akses jalan yang lebih baik, tetapi juga kesempatan menikmati layanan komunikasi dan internet yang lebih merata. (Rls)
