DELIKSULBAR.COM, POLMAN — DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mendalami strategi penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai referensi penyusunan program dan anggaran dalam APBD 2027.
Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Ketua DPRD Polman Fahry Fadly bersama Ketua Komisi IV Agus Pranoto dan sejumlah anggota DPRD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (8/10/2026).
Rombongan Komisi IV terdiri atas Jasman, Muhammad Fatahuddin, Muhammad Alif Subhan, H. Syarifuddin, H. Sahabuddin, dan Iqram Akbar Ersani. Turut hadir anggota Komisi I, yakni Muh. Rudi Fair, Aksan Maulana, dan Anugrah Kurniawan.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, bersama sekretaris dinas.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengatakan, kunjungan itu merupakan bentuk kepedulian legislatif terhadap persoalan anak tidak sekolah yang perlu mendapat perhatian serius melalui intervensi program dan anggaran pada 2027.
Menurutnya, penanganan ATS menjadi salah satu indikator pendidikan yang perlu diprioritaskan agar anak-anak yang tidak lagi bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
“Kami akan melakukan pengecekan by name by address untuk mengetahui siapa saja yang masuk dalam kategori anak tidak sekolah. Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi sangat baik dan bisa diterapkan di Polewali Mandar,” ujar Fahry.
Ia menilai, pendataan yang akurat menjadi langkah penting untuk memastikan program penanganan ATS tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, Dalam pertemuan tersebut, Ia memaparkan strategi yang telah dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani ATS, termasuk pengalaman penanganan persoalan tersebut di Polman.
Selain itu, dibahas pula sejumlah contoh pendekatan penanganan anak tidak sekolah yang telah diterapkan di beberapa kabupaten lain di Indonesia.
“Tujuannya ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai strategi penanganan anak tidak sekolah yang Provinsi Sulawesi Barat kembangkan,” kata Nehru.
Informasi dan pengalaman tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan DPRD Polman dalam menyusun kebijakan serta mengalokasikan anggaran melalui APBD 2027.
Pertemuan ini juga menjadi ruang koordinasi dan berbagi pengalaman antara pemerintah provinsi dan DPRD Polman untuk merumuskan langkah penanganan ATS yang lebih terarah, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan formal.
