POLEWALI MANDAR — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, bakal melelang sejumlah aset kendaraan dinas yang dinilai sudah tidak produktif dan tidak lagi ekonomis untuk dipertahankan.
Aset kendaraan yang masuk dalam usulan lelang tersebut mulai dari sepeda motor jenis trail hingga alat berat berupa ekskavator. Namun, kendaraan yang resmi ditetapkan sebagai objek lelang masih menunggu hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman, Musrifah Aliyah, mengatakan penilaian KPKNL diperlukan untuk menentukan kondisi dan nilai kendaraan sebelum proses lelang dilakukan.
“Kendaraan yang diajukan untuk dilakukan penilaian oleh KPKNL yakni kendaraan yang kita lihat tahun bukunya sudah uzur dan sudah tidak ekonomis seperti lebih besar nilai pemeliharaannya,” kata Musrifah, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, jumlah pasti kendaraan yang akan dilelang belum dapat ditentukan. Pemkab Polman masih menunggu hasil penilaian KPKNL untuk memastikan aset mana saja yang memenuhi kriteria untuk dilelang.
Untuk kendaraan roda dua, terdapat beberapa sepeda motor jenis trail milik sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai sudah tidak efektif lagi digunakan.
Selain itu, Pemkab Polman juga mengusulkan satu unit atau sejumlah ekskavator untuk dilakukan penilaian. Alat berat tersebut dinilai sudah tidak produktif sehingga berpotensi masuk dalam daftar aset yang dilelang.
“Untuk kendaraan roda dua ada beberapa trail yang berasal dari beberapa OPD yang sudah tidak efektif lagi digunakan, termasuk ada ekskavator yang sudah tidak efektif lagi digunakan,” ujarnya.
Musrifah menambahkan, aset kendaraan yang berpotensi dilelang tidak hanya berasal dari pengadaan melalui APBD. Kendaraan hibah dari kementerian juga dapat masuk dalam daftar apabila berdasarkan hasil penilaian dinyatakan sudah tidak efektif digunakan.
Pemkab Polman akan menetapkan daftar kendaraan yang resmi menjadi objek lelang setelah proses penilaian KPKNL selesai.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sekaligus mengurangi beban anggaran pemeliharaan terhadap kendaraan yang sudah tidak produktif.
