POLEWALI MANDAR — Badan Gizi Nasional (BGN) pusat melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Kamis (30/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, BGN menyoroti dua aspek krusial yang masih membutuhkan pembenahan, yakni legalitas dapur serta sistem pengolahan limbah.
Pemantauan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi rutin guna memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, termasuk dapur MBG, telah menjalankan operasional sesuai standar dan regulasi yang ditetapkan.
Sekretaris Deputi Bidang Sistem, Data, dan Tata Kelola Gizi Nasional Badan Gizi Nasional (BGN), Emilia Sopiyessi, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap legalitas menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur yang beroperasi. Salah satu yang diwajibkan adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dapur yang akan beroperasi wajib mendaftar minimal satu bulan sebelum beroperasi. Sementara dapur yang sudah berjalan diberikan waktu maksimal tiga bulan untuk memiliki sertifikat. Jika tidak dipenuhi, akan ada sanksi bertahap,” ujarnya.
Selain aspek legalitas, BGN juga menyoroti pentingnya instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi standar kesehatan lingkungan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
Dalam pemantauan di lapangan, BGN menemukan masih adanya dapur yang belum sepenuhnya memenuhi kedua aspek tersebut. Namun, beberapa di antaranya masih dalam proses administrasi sehingga belum dikenai sanksi.
BGN menerapkan mekanisme sanksi bertahap bagi dapur yang tidak memenuhi ketentuan, mulai dari penghentian sementara (suspend), peringatan pertama (SP1), peringatan kedua (SP2), hingga peringatan ketiga (SP3) yang berpotensi berujung pada penutupan operasional.
Selain evaluasi teknis, BGN juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku program MBG. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan pangan lokal sekaligus meningkatkan peran UMKM dan koperasi di daerah.
Dengan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, BGN optimistis pelaksanaan program MBG di Polman dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat.
