POLEWALI MANDAR — Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, menyoroti pengelolaan tambak daerah yang dinilai belum optimal karena jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikannya setelah rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Polman diruang Aspirasi, Selasa (6/1/2026).
Amiruddin mempertanyakan kinerja pengelolaan empang seluas tiga hektare yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan biaya pengelolaan mencapai Rp10 juta, menurutnya tidak masuk akal jika tambak tersebut terus mengalami kerugian.
Ia juga menyinggung dampak kondisi tersebut terhadap masyarakat. Menurut Amiruddin, apabila tambak yang dikelola pemerintah daerah saja tidak mampu memberikan kontribusi PAD, maka masyarakat yang mengelola tambak dengan keterbatasan modal dan sarana akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.
“Tidak masuk akal ikan bandeng bertemu air tapi tidak hidup. Ini harus dievaluasi secara serius,” tegas Amiruddin.
Amiruddin menegaskan, 1 hektar saja itu bisa memberikan PAD lebih dari biaya operasional apalagi kalau 3 hektare. Ini menjadi pertanyaan dan tak masuk logika jika setiap tahunnya PAD dari UPTD BBAP Bulubawang tak mencapai target.
Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan tambak, mulai dari perencanaan, teknis budidaya, hingga pengawasan, agar aset daerah tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan meningkatkan PAD ke depan.
