POLMAN – Aksi puluhan aktivis anti-korupsi mengguncang halaman Kantor Kejaksaan Negeri Polewali, Selasa siang. Mereka mendesak Kejari bersikap tegas dalam menangani dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Pemkab Polman, khususnya di sektor kesehatan.
Koordinator Lapangan, Irfan, menyoroti kejanggalan anggaran di RS Pratama Wonomulyo. Berdasarkan dokumen yang dikantonginya, ditemukan selisih dana yang cukup mencolok—Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,3 miliar yang tidak terdeteksi dalam kas daerah.
“Silpa-nya ada di dokumen, tapi ketika dicek ke kas daerah, angkanya tidak muncul. Ini jelas janggal. Belum lagi ada pengelolaan anggaran Rp20 miliar di rumah sakit itu yang sampai sekarang tidak jelas pertanggungjawabannya,” tegas Irfan.
Tak hanya itu, Irfan juga menyebut sejumlah program kesehatan seperti pengadaan antropometri, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diduga bermasalah.
Ia mengaku telah menyetor sejumlah dokumen ke Kejari lengkap dengan tanda terima. Namun, sebagian besar dari laporan tersebut dinilai belum mendapat tindak lanjut yang serius.
“Kami ini masyarakat biasa, tapi kami kumpulkan data dengan susah payah. Sekarang tinggal Kejaksaan, apakah serius ingin berantas korupsi atau tidak? Jangan hanya pindah kursi tapi tidak ada penyelesaian kasus,” cetusnya.
Selain itu, mereka mendesak Kajari Polman periksa Kadis Kesehatan terkait penggunaan anggaran Rp. 196 miliar di antaranya, PBI (pembayaran iuran jaminan kesehatan), antropometri, air bersih puskesmas, tenaga surya puskesmas dan Mendesak Kajari Polman usut tuntas kasus dugaan korupsi dana stunting Rp. 127 miliar di 10 OPD Polman.
Menanggapi aksi tersebut, Kasi Intel Kejari Polman, Pebrianto, turun langsung menemui massa. Ia menyatakan apresiasinya terhadap keberanian para aktivis dan menyebut Kejari akan mempelajari laporan yang masuk.
“Nanti kita pelajari bersama. Dan pada waktunya, hasilnya akan kita buka ke publik,” ujar Pebrianto di hadapan peserta aksi.
