JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengajukan dua solusi utama kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi guna mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di daerah tersebut.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Bupati Polman, Samsul Mahmud, saat melakukan audiensi di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi Anggota DPD RI perwakilan Sulbar Jupri Mahmud, Sekretaris Daerah (Sekda) Nursaid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Rombongan Pemkab Polman diterima oleh perwakilan BPH Migas, Irawan. Audiensi ini menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam merespons kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Sekda Polman, Nursaid, menjelaskan bahwa dua solusi yang diajukan meliputi penambahan kuota BBM serta pembangunan SPBU satu harga.
Menurutnya, penambahan kuota diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, sementara pembangunan SPBU menjadi solusi jangka panjang untuk memperluas akses distribusi BBM, khususnya di wilayah terpencil.
“Ini bukan hanya soal antrean, tetapi juga menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat. Kami ingin ada kepastian ketersediaan BBM,” ujar Nursaid.
Ia menambahkan, pembangunan SPBU baru direncanakan menyasar wilayah yang selama ini sulit dijangkau, seperti Kecamatan Luyo dan Tutar. Selama ini, masyarakat di daerah tersebut harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan BBM.
Dengan adanya SPBU satu harga, diharapkan distribusi BBM menjadi lebih merata dan masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan harga yang sama.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Polman juga dijadwalkan melakukan pertemuan lanjutan secara virtual bersama Direktorat Jenderal Migas dan PT Pertamina (Persero) guna membahas aspek teknis distribusi serta rencana pembangunan SPBU.
“Kami berharap proses ini bisa segera terealisasi agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” tutup Nursaid.
