Polewali Mandar — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras, memberikan peringatan tegas terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menyoroti lemahnya pengawasan, kualitas penyajian makanan, hingga pengelolaan limbah dapur yang dinilai masih bermasalah di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Menurut Abdul Rivai, kompleksitas pelaksanaan MBG yang tersebar di berbagai wilayah menuntut sistem pengawasan yang kuat, berlapis, dan melibatkan banyak pihak. Namun, pada praktiknya, pengawasan di lapangan masih belum berjalan optimal.
“MBG bukan hanya soal distribusi makanan. Kualitas penyajian, pemenuhan standar gizi, hingga dampak lingkungan seperti limbah dapur harus menjadi perhatian serius. Tanpa pengawasan yang memadai, tujuan program bisa melenceng,” tegasnya.
Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) dengan instrumen yang ada saat ini belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam menjaga konsistensi kualitas makanan dan standar gizi, khususnya di daerah. Tingginya kompleksitas pelaksanaan MBG dinilai memerlukan peran tambahan dari unsur non-pemerintah.
Dalam konteks tersebut, APPMBGI dipandang sebagai elemen strategis yang dapat berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi pelaksanaan MBG, melalui jaringan pengurus DPD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Pelibatan asosiasi, pelaku usaha, pengelola dapur, serta masyarakat adalah kunci. APPMBGI siap menjadi mitra kritis pemerintah, bukan sekadar pelengkap, dalam memastikan MBG berjalan sesuai standar,” ujar Abdul Rivai.
Di Polewali Mandar, isu kualitas penyajian makanan dan pengelolaan limbah sisa produksi MBG menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan.
Tanpa evaluasi terbuka dan partisipasi stakeholder, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dikhawatirkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan.
APPMBGI mendorong pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, serta masyarakat sipil untuk membuka ruang pengawasan bersama demi menjaga keberlanjutan dan kredibilitas Program Makanan Bergizi Gratis.
