Polewali Mandar – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan 1.357 rumah tangga miskin ekstrem sebagai penerima pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari total penerima tersebut, tiga kecamatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yaitu Campalagian, Luyo, dan Balanipa.
Kepala Bapenda Polman menjelaskan, data awal program ini bersumber dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang mencatat 4.565 rumah tangga miskin ekstrem di Polman.
Dari jumlah itu, hanya 1.760 rumah tangga yang memiliki Nomor Objek Pajak (NOP). Setelah diverifikasi bersama pemerintah desa, diputuskan 1.357 rumah tangga layak dibebaskan dari PBB melalui SK Bupati tertanggal 23 Mei.
“Yang dibebaskan ini bukan berarti dibayarkan, tetapi benar-benar dihapuskan kewajiban PBB-nya. Kalau ada yang terlanjur bayar, maka tidak bisa lagi dibebaskan,” tegasnya.
Dari 16 kecamatan di Polman, penerima terbanyak berada di Kecamatan Campalagian, Luyo, dan Balanipa. Ketiga kecamatan ini menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem terbesar yang mendapat pembebasan PBB.
Pemerintah menegaskan, kebijakan ini berbeda dari pemutihan pajak biasa karena difokuskan secara khusus untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
