Polewali Mandar – Dugaan penyimpangan anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mencuat. Belanja makan dan minum yang tercatat di sejumlah toko diduga fiktif dan kini menjadi sorotan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya ada empat toko yang tercatat sebagai tempat pembelanjaan. Namun, indikasi kuat menunjukkan transaksi tersebut tidak pernah benar-benar terjadi.
6Sejumlah toko disebut hanya menjadi formalitas untuk pencairan anggaran, yang memicu dugaan praktik markup hingga potensi kerugian negara.
Di sisi lain, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Polman, Sari Bulan, mengaku tidak terlibat dalam kegiatan belanja makan minum tahun 2024 yang menjadi temuan BPK.
“Kalau di tahun 2024 bukan saya PPTK-nya. Memang awalnya sempat ada konfirmasi dari BPK, tapi setelah dicek kembali, itu sudah ditangani oleh PPTK-nya, Ibu Neni. Lebih baik komunikasikan langsung ke beliau. Saya PPTK-nya tahun 2025,” ujar Sari Bulan saat dikonfirmasi, 17 Juli 2025.
Temuan BPK terkait belanja makan minum fiktif ini mencapai nilai lebih dari Rp100 juta dan dinilai merugikan keuangan daerah.
