POLMAN – Bupati Polewali Mandar (Polman), H. Samsul Mahmud, memberikan peringatan tegas terkait sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini masih ada belum ditindaklanjuti.
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Polman telah membentuk tim khusus untuk menangani penyelesaian temuan tersebut. Namun jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada penyelesaian, maka pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Prosesnya tentu berjalan. Kami sudah membentuk tim khusus yang menangani hal ini. Kalau waktu yang diberikan sudah lewat dan belum juga diselesaikan, saya kira tidak ada cara lain yah memang harus kami serahkan ke APH,” ujar Bupati Samsul Mahmud saat dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir penyimpangan anggaran, serta berkomitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kami beri kesempatan dulu. Tapi kalau tidak juga diselesaikan, tentu harus diambil langkah tegas. Kami ingin pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Diketahui, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mencatat adanya temuan kerugian negara senilai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 di Kabupaten Polman.
Temuan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
