Polewali Mandar – Rumah Sakit Pratama Wonomulyo kembali menuai sorotan. Aktivis anti-korupsi Sulawesi Barat menemukan dugaan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di rumah sakit tersebut tidak berfungsi.
Limbah medis disebut-sebut mencemari area belakang rumah sakit, memicu kekhawatiran dampak kesehatan bagi warga sekitar dan pasien.
“Alih-alih jadi tempat penyembuhan, RS Pratama justru diduga jadi sumber penyakit. Ini mencederai amanah pelayanan kesehatan,” tegas Irfan, salah satu aktivis.
Tak hanya soal IPAL, pengelolaan limbah B3 yang dinilai tak transparan juga disorot. Padahal pengelolaan limbah telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Publik makin dibuat geram setelah data anggaran RS Pratama diungkap. Aktivis menyebut, Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2023 mencapai Rp 3,3 miliar, bukan Rp 1,3 miliar seperti yang sempat diberitakan. Sementara tahun 2024, tercatat sebesar Rp 1,4 miliar.
“Anggaran besar tapi limbah diabaikan. Ini bukan soal teknis lagi, ini soal akuntabilitas penggunaan dana publik,” lanjut Irfan.
Para aktivis mendesak Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud turun langsung mengevaluasi manajemen RS Pratama. Bahkan, mereka menuntut pencopotan direktur rumah sakit dan pejabat teknis yang dianggap lalai.
“Jangan cuma sidak ruangan, tapi cek langsung ke lapangan dan lihat limbahnya,” tegasnya. Jika tak ada langkah tegas, mereka mengancam akan menggelar aksi massa.
Dikonfirmasi terpisah, Humas RS Pratama Wonomulyo, Wawan, justru menyebut pencemaran limbah tak sepenuhnya tanggung jawab nakes. Ia mengatakan, keluarga pasien juga turut membuang sampah sembarangan.
“Limbah itu bukan dari nakes saja. Keluarga pasien juga banyak buang tisu di wastafel,” ujar Wawan.
