Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan sedikitnya 24.000 hektare lahan transmigrasi yang siap dikembangkan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Jumat (18/7/2025).
Menurut SDK, transmigrasi terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.
Ia mencontohkan keberhasilan para transmigran di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu, dua daerah yang menjadi sentra transmigrasi dan perkebunan sawit.
“Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulbar mencapai 146, jauh di atas rata-rata nasional. Ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani kita, khususnya di sektor perkebunan sawit,” ujar Suhardi Duka.
Ia menuturkan, tingginya NTP tidak terlepas dari kontribusi petani transmigran. Salah satu kisah inspiratif datang dari seorang transmigran di Mamuju Tengah yang sudah mampu berhaji dan meraih pendapatan Rp15 juta per bulan.
“Ini bukti bahwa program transmigrasi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Namun, SDK menyoroti rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam program ini. Sejak awal program transmigrasi di Sulbar pada tahun 1981, mayoritas peserta berasal dari luar daerah, seperti Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda.
“Partisipasi warga lokal sangat kecil, hanya sekitar 10–20 kepala keluarga per angkatan, karena porsi APBDT banyak diambil dari Sulawesi Selatan seperti Makassar dan Bone,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong adanya afirmasi kebijakan bagi warga miskin lokal agar turut dilibatkan dalam program transmigrasi ke depan.
“Kalau kita bisa memindahkan warga miskin dari tiap kabupaten ke lokasi transmigrasi yang produktif, itu menjadi solusi konkret dalam pengentasan kemiskinan di Sulbar,” ujarnya.
Dari total 195.822 hektare kawasan transmigrasi yang tersebar di enam kabupaten, setidaknya 24.000 hektare dinyatakan siap dikembangkan dalam waktu dekat, dengan potensi sektor unggulan sebagai berikut:
• Tobadak, Mamuju Tengah: 7.344 hektare untuk kakao dan peternakan.
• Mambidan-Mehalaan, Mamasa: 3.500 hektare untuk kakao, kopi, hortikultura, dan ternak.
• Tubbi Taramanuq, Polman: 4.000 hektare untuk kopi, kakao, hortikultura, dan peternakan.
• Kalukku, Mamuju: 3.000 hektare untuk peternakan dan kakao.
• Sarudu-Baras, Pasangkayu: 3.500 hektare untuk perikanan dan peternakan.
• Ulumanda, Majene: 3.000 hektare untuk kakao, kopi, dan hortikultura.
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, yang turut hadir dalam rakor tersebut menegaskan bahwa transmigrasi bukan semata soal relokasi penduduk, tetapi juga transformasi ekonomi dan sosial masyarakat.(Adv)
