POLMAN — Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAI DDI Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman, Sulawesi Barat, Senin (19/5/2025).
Aksi ini menyoroti kinerja Bupati Polman, H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Andi Nursami Masdar yang dinilai belum menunjukkan gebrakan nyata menjelang 100 hari masa kerja.
Aksi massa berlangsung panas. Mahasiswa membakar ban bekas di depan gerbang kantor bupati dan membentangkan spanduk bertuliskan berbagai persoalan daerah yang belum terselesaikan, seperti krisis pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, serta akses layanan kesehatan dan air bersih.
Koordinator lapangan, Ali Wardana, menyatakan bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini jauh dari harapan masyarakat.
“Alih-alih menghadirkan program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, justru yang kami lihat adalah dominasi kegiatan seremonial, pencitraan, dan panggung kekuasaan yang minim substansi pelayanan publik,” tegas Ali di hadapan wartawan.
Ali juga mengungkapkan kekecewaannya karena surat permohonan data dan laporan capaian 100 hari kerja yang telah mereka kirimkan ke Pemkab Polman tidak mendapat tanggapan.
“Ini bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kami mengajukan permintaan itu sebagai iktikad baik untuk melakukan evaluasi berbasis data,” ujarnya.
Massa aksi bahkan menunggu kehadiran langsung Bupati Samsul Mahmud untuk menyampaikan tuntutan mereka, namun hingga aksi berlangsung, orang nomor satu di Polman itu belum juga muncul di lokasi.
PMII menilai bupati terlalu sibuk menghadiri acara-acara seremonial tanpa disertai langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini, yakni:
1. Evaluasi terbuka dan transparansi atas capaian 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Polman.
2. Realisasi program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pengelolaan sampah, penanganan banjir, layanan kesehatan, dan akses air bersih.
3. Pembukaan ruang dialog bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk membahas arah pembangunan daerah.
