Polman — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) serius menangani stunting. Mereka menggelontorkan anggaran Rp 1,06 miliar untuk mendukung program Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Sebanyak 888 pendamping yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB akan terjun langsung ke masyarakat selama 10 bulan. Mereka terbagi dalam 296 tim yang fokus mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, hingga keluarga dengan anak usia 0–23 bulan.
Setiap pendamping akan mendapat insentif Rp 120 ribu per bulan sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka di lapangan.
Selain memberikan edukasi kesehatan, para pendamping juga bertugas mencatat perkembangan sasaran dan melaporkannya setiap tiga bulan sekali.
Tak hanya mengandalkan pendampingan, pihaknya juga menggelar Mini Lokakarya Kecamatan di 16 kecamatan dengan anggaran Rp 320 juta. Lokakarya ini bakal digelar 10 kali dalam setahun, baik secara tatap muka maupun daring.
“Mini Lokakarya ini bukan sekadar rapat, tapi ruang evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif. Kami ingin angka stunting benar-benar turun,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Polman.
Camat menjadi motor penggerak utama, dibantu Tim Penggerak PKK dan tenaga kesehatan setempat. Mereka akan mengevaluasi hasil pendampingan keluarga dan merumuskan strategi berbasis data di masing-masing wilayah.
Pemkab Polman juga mengalokasikan Rp 888 juta untuk operasional program Kartu Rencana Sehat (KRS). Dana ini digunakan untuk insentif Rp 100 ribu per bulan bagi 888 pendamping.
Uniknya, insentif diberikan dalam bentuk pulsa data untuk mempermudah pelaporan digital lewat aplikasi pendampingan.
“Pendampingan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dengan pulsa data, pendamping bisa lebih cepat melapor dan berkoordinasi,” ujar dr. Srihani.
Dengan sinergi lintas sektor dan evaluasi rutin, Pemkab Polman optimistis program ini bisa jadi langkah besar melahirkan generasi sehat dan bebas stunting di Bumi Tipalayo.
